• Search for:
    24Jul, 2024
    Laporan Rapat Pansus LHK-BPN

    REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DRPD) KABUPATEN MAMUJU TENGAH TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 S.D OKTOBER 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

     DI TOBADAK

     

    1. DASAR
    2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
    3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
    4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
    5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Tahun 2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
    11. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
    12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

     

     

     

     

    1. MAKSUD DAN TUJUAN

    Untuk mengetahui sejauh mana Pansus dalam melakukan pengkajian dan pembahasan materi muatan Pansus serta perkembangan yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan tersebut.

     

    • WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.
    1. Waktu

    Pelaksaan Pembahasan pada tanggal, Senin, 26 Februari 2024

    1. Tempat

    Pembahasan dilakukan di Ruang Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

    1. Mekanisme Pembahasan

    Pembahasan dilakukan dalam bentuk bab per bab dan diskusi.

     

    1. ANGGOTA PANSUS
      1. FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si (    KETUA   )
      2. MARYAM (WAKIL KETUA)
      3. MAHYUDDIN, S.Ag.,M.Pd ( SEKRETARIS )
      4. ABDILLAH ADHYN ACHMAD, SPd ( ANGGOTA )
      5. HAMKA, S.Pdi                         ( ANGGOTA )
      6. RUKMAN            ( ANGGOTA )
      7. R                                     (ANGGOTA)
      8. AGUS SETIAWAN, S.Ip ( ANGGOTA )
      9. SULMI             ( ANGGOTA )
      10. NASRULLAH, M.St ( ANGGOTA )
      11. ELVIS (ANGGOTA)

     

    1. MITRA KERJA PANSUS
    2. ASISTEN II
    3. INSPEKTORAT
    4. BADAN KEUANGAN
    5. BAGIAN HUKUM
    6. BAPPEDA

     

    1. LAPORAN HASIL RAPAT

    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan beberapa upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah antara lain :

     

    1. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM SETIAP PROGRAM YANG DIRENCANAKAN YAITU SEBELUMNYA DENGAN MELAKUKAN SURVEY, MONITORING TERHADAP OBJEK KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIRENCANAKAN.

     

    1. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN SEBELUMNYA, MELIPUTI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SECARA PERIODIK TERHADAP SETIAP KEGIATAN.

     

     

     

    1. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA DINAS TERKAIT DALAM HAL INI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS PENDIDIKAN, RSUD DAN DINAS PERPUSTAKAAN UNTUK MELAKUKAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

     

    1. TERHADAP KEKURANGAN VOLUME DAN KELEBIHAN BAYAR ATAS SEMUA PELAKSANAAN FISIK PEKERJAAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI UNTUK SEGERA DISELESAIKAN MELALUI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PENYEDIA (PIHAK KETIGA) MELALUI INSPEKTORAT UNTUK SEGERA DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH.

     

    1. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA UNTUK LEBIH SELEKTIF DAN OBJEKTIF TERHADAP PIHAK PENYEDIA JASA (REKANAN PIHAK KETIGA) DALAM PROSES LELANG/TENDER PEKERJAAAN DENGAN MELIHAT SPESIFIKASI DAN TRACK RECORD SETIAP REKANAN.

     

    1. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM MENYUSUN DATA/INFORMASI HARGA SATUAN, SYARAT-SYARAT DAN DOKUMEN ADMINISTRASI KONTRAK PEKERJAAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAB SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

     

    1. MENINGKATKAN KINERJA ASN MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN TUPOKSI SERTA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TEKNIS MENGINGAT ASN TELAH DIBERIKAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

     

    1. MENGAKTIFKAN TAMBAHAN PENGHASILAN DENGAN KINERJA ASN TIDAK SEBATAS PADA ABSENSI.

     

    1. MENGALOKASIKAN DANA PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KHUSUSNYA DI BIDANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL.

     

    1. MENYUSUN RENCANA AKSI PENINGKATAN PENDAPATAN KHUSUSNYA UNTUK BEBERAPA TAHUN KEDEPAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD TERUTAMA TERKAIT DENGAN PELUANG DAN TANTANGAN.

     

    1. AGAR OPD MENGOPTIMALKAN PAD DENGAN MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE.

     

    1. MEMPERKUAT TAPD MELALUI DUKUNGAN KELEMBAGAAN (SEKRETARIAT DAN TENAGA PENDUKUNG ATAU AHLI) SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG HANDAL.

     

    1. MEMPERINGATKAN OPD AGAR MENGIKUTI SOP DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM MENYUSUN RKA.

     

     

     

    1. BPKAD DAN BAPPEDA MENINGKATKAN PEMBINAAN PADA OPD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

     

    1. MENGEFEKTIFKAN MONITORING DAN PEMBINAAN SERTA MEMASTIKAN BAHWA SISTEM INFORMASI YANG TELAH DIADAKAN DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN

     

    1. MELAKUKAN PENELUSURAN SUMBER MASALAH ATAS PENGELUARAN YANG TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN AGAR HAL SAMA TIDAK TERULANG KEMBALI.

     

    1. SUSUN KEMBALI ATAU TATA ULANG SECARA MENYELURUH ASET PEMDA DENGAN MELAKUKAN AUDIT ASET DAN DILANJUTKAN DENGAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI ASET DALAM PELAKSANAAN AUDIT ASET DIMINTA MELIBATKAN DPRD.

     

    1. MEMPERKUAT KINERJA APIP DAN INSPEKTORAT DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS ASN PENGAWASAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT.

     

    1. MEMPERKUAT FUNGSI PANITIA PENERIMA BARANG ATAS KONDISI INI DPRD MEMINTA DIADAKAN PENYUSUNAN DAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN SECARA MENYELURUH DENGAN MELIBATKAN DPRD.

     

    1. DPRD MAMUJU TENGAH JUGA MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA OPD DAN INSPEKTORAT UNTUK MENJADI KOORDINATOR YANG PRO AKTIF DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK RI PERWAKILAN SULAWESI BARAT. KE DEPAN LEBIH INTENS LAGI DALAM PEMBINAAN INTERNAL KEPADA SELURUH OPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DENGAN TUJUAN SEMUANYA BISA TERKELOLA DENGAN BAIK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

     

    1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH, AGAR MEMBUAT SOP TEGAS DAN JELAS TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAN BANTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR, AGAR TIDAK MENJADI PERSOALAN DIKEMUDIAN HARI.
    2. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERTANIAN, UNTUK LEBIH CERMAT DALAM MEMVERIFIKASI PROPOSAL DARI KELOMPOK TANI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PENERIMA MANFAAT DARI BANTUAN TERSEBUT BISA TEPAT SASARAN.
    3. KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DISKOMINFOSTANDI AGAR SEGERA BERKOORDINASI DAN MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA MENYUSUN TERKAIT INVENTARISASI DATA-DATA TOWER SERTA LEBIH CERMAT LAGI DALAM MENGELUARKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBG) KEPADA PENGEMBANG DAN PENYUMBANG ANGGARAN MONITORING EVALUASI DENGAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

     

     

    1. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT AGAR MEMPERHATIKAN DAN LEBIH TELITI TEMUAN-TEMUAN YANG BERSIFAT BERULANG-ULANG TIAP TAHUNNYA AGAR TIDAK ME JADI TEMUAN PADA ANGGARAN KE DEPAN.
    2. MENGINGATKAN KEPADA SKPD YANG MASIH BERPROSES DALAM TINDAK LANJUT LHP BPK RI MAMUJU TENGAH, AGAR SEGERA MENYELESAIKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN PIHAK PERUSAHAN DAN APABILA DITEMUKAN TERDAPATNYA REKANAN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, MAKA SKPD TERKAIT UNTUK BERTINDAK LEBIH TEGAS. JUGA PERLU DIPERTIMBANGKAN KAPAN PERLU MEMASUKKANNYA KE DALAM DAFTAR BLACKLIST PERUSAHAAN ATAU PERSEORANGAN YANG TIDAK PATUH TEHADAP ATURAN PERUNDANG UDANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. BESAR HARAPAN KAMI, AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINDAKLANJUTI CATATAN DAN REKOMENDASI PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LHP BPK RI PERWAKILAN SULBAR

    Demikian risalah ini dibuat untuk menjadi bahan laporan.

     

     

     

    KETUA PANSUS

     

     

     

    FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • KESIMPULAN

    Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disimpulkan bahwa Penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan dengan cepat namun tanpa sistem Pengelolaan yang memadai. Penyelesaian kasus kerugian secara cepat disebabkan adanya kebijakan dan komitmen Bupati atas pelunasan kasus kerugian, dimana Bupati menginstruksikan agar penyetoran kasus kerugian Negara/Daerah harus segera dilaksanakan oleh OPD setelah hasil pemeriksaan dari BPK/APIP telah diterima.

    Sistem pengelolaan kasus kerugian Negara/Daerah yang lemah menyebabkan tidak berjalannya proses monitoring atas kasus kerugian Negara/Daerah sehingga tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah masih berisiko tidak seluruhnya bisa diselesaikan ataupun penyelesaian nya berlarut-larut. Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah, dari 15 kasus senilai Rp1.038.704.106 yang telah dilakukan pelunasan sebanyak 15 kasus senilai Rp. 1.038.704.106,-

     

     

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN MAMUJU TENGAH

          Alamat : Jl. Tammauni Pue Ballung , Tobadak 91564

    REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DRPD) KABUPATEN MAMUJU TENGAH TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 S.D OKTOBER 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

     DI TOBADAK

     

    1. DASAR
    1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
    2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
    3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
    4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Tahun 2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
    10. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
    11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

     

     

     

     

    1. MAKSUD DAN TUJUAN

    Untuk mengetahui sejauh mana Pansus dalam melakukan pengkajian dan pembahasan materi muatan Pansus serta perkembangan yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan tersebut.

     

    • WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.
    1. Waktu Pelaksaan Pembahasan pada tanggal, Senin, 26 Februari 2024
    2. Tempat Pembahasan dilakukan di Ruang Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
    3. Mekanisme Pembahasan

    Pembahasan dilakukan dalam bentuk bab per bab dan diskusi.

     

    1. ANGGOTA PANSUS
    1. FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si (    KETUA   )
    2. MARYAM (WAKIL KETUA)
    3. MAHYUDDIN, S.Ag.,M.Pd ( SEKRETARIS )
    4. ABDILLAH ADHYN ACHMAD, SPd ( ANGGOTA )
    5. HAMKA, S.Pdi ( ANGGOTA )
    6. RUKMAN            ( ANGGOTA )
    7. R (ANGGOTA)
    8. AGUS SETIAWAN, S.Ip ( ANGGOTA )
    9. SULMI ( ANGGOTA )
    10. NASRULLAH, M.St ( ANGGOTA )
    11. ELVIS (ANGGOTA)

     

    1. MITRA KERJA PANSUS
    1. ASISTEN II
    2. INSPEKTORAT
    3. BADAN KEUANGAN
    4. BAGIAN HUKUM
    5. BAPPEDA

     

    1. LAPORAN HASIL RAPAT

    UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MENGAMANATKAN BAHWA HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA LEMBAGA PERWAKILAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. SELANJUTNYA, LEMBAGA PERWAKILAN MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MELAKUKAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. UNDANG-UNDANG TERSEBUT JUGA MENGATUR BAHWA DPR/DPRD DAPAT MEMINTA PENJELASAN KEPADA BPK DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN.

     

     

     

     

    SETELAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN 2022, DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH MENGGELAR RAPAT PARIPURNA DAN MEMBENTUK PANSUS TINDAK LANJUT LHP BPK DALAM RANGKA MEMINTA PENJELASAN TERKAIT BEBERAPA REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN BPK DALAM LHP TERSEBUT. TERUTAMA PERHATIAN DPRD PADA LHP BPK ATAS KEPATUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022-2023 PADA HALAMAN 128 PARAGRAF KE 1 S/D 3 BAHWA BPK BERPENDAPAT “BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS PEMERIKSAAN BELANJA DAERAHA TIGA TAHUN TERAKHIR DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH BELUM CUKUP KUAT DALAM MENYELESAIKAN REKOMENDASI BPK, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI JUMLAH TEMUAN SEBANYAK 41 TEMUAN DENGAN JUMLAH REKOMENDASI SEBANYAK 101 REKOMENDASI, YANG DITINDAK LANJUTI DENGAN STATUS TIDAK LANJUT TELAH SESUAI SEBANYAK 26 REKOMENDASI ATAU 25,74%, STATUS TINDAK LANJUT BELUM SESUI SEBANYAK 27 REKOMENDASI ATAU 26,73 %, DAN BELUM DITINDAK LANJUTI SEBANYAK 48 REKOMENDASI ATAU 47,52 %

    RAPAT DIGELAR SECARA TERBUKA DISELENGGARAKAN SECARA TATAP MUKA DI RUANG PERIPURNA GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBANYAK 3 KALI DAN DIHADIRI OLEH PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DPRD. RAPAT INI JUGA DIIKUTI OLEH SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERLIBAT DALAM PANSUS DAN BEBERAPA PEJABAT PEMKAB MAMUJU TENGAH. RAPAT INI BERTUJUAN AGAR REKOMENDASI BPK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN DAN PERMASALAHAN SERUPA TIDAK BERULANG PADA PEMERIKSAAN BPK DI MASA MENDATANG.

    UNTUK ITU DEMI MENCEGAH TEMUAN BERULANG, DPRD DIHARAPKAN DAPAT MEMAKSIMALKAN PERAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH. DENGAN DEMIKIAN, APBD DAPAT DIREALISASIKAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

    DENGAN TERBENTUK DAN JALANNYA KINERJA PANSUS INI ADALAH SALAH SATU BUKTI UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, SALAH SATUNYA DPRD. DENGAN KOMUNIKASI YANG TERBANGUN, REKOMENDASI BPK DIHARAPKAN DAPAT LEBIH DIPAHAMI UNTUK SELANJUTNYA DITINDAKLANJUTI OLEH DPRD SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.

     

     

     

    HAL INI SEJALAN DENGAN SASARAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN DALAM RENCANA STRATEGIS 2020-2024, YAITU MENINGKATNYA PEMANFAATAN REKOMENDASI, PENDAPAT, DAN PERTIMBANGAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA SERTA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DIDUKUNG TATA KELOLA ORGANISASI BERKINERJA TINGGI.

    BERIKUT REKOMENDASI STRATEGIS LHP BPK TAHUN ANGGARAN 2022 OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

    1. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM SETIAP PROGRAM YANG DIRENCANAKAN YAITU SEBELUMNYA DENGAN MELAKUKAN SURVEY, MONITORING TERHADAP OBJEK KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIRENCANAKAN.
    2. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN SEBELUMNYA, MELIPUTI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SECARA PERIODIK TERHADAP SETIAP KEGIATAN.
    3. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA DINAS TERKAIT DALAM HAL INI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS PENDIDIKAN, RSUD DAN DINAS PERPUSTAKAAN UNTUK MELAKUKAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.
    4. TERHADAP KEKURANGAN VOLUME DAN KELEBIHAN BAYAR ATAS SEMUA PELAKSANAAN FISIK PEKERJAAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI UNTUK SEGERA DISELESAIKAN MELALUI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PENYEDIA (PIHAK KETIGA) MELALUI INSPEKTORAT UNTUK SEGERA DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH.
    5. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA UNTUK LEBIH SELEKTIF DAN OBJEKTIF TERHADAP PIHAK PENYEDIA JASA (REKANAN PIHAK KETIGA) DALAM PROSES LELANG/TENDER PEKERJAAAN DENGAN MELIHAT SPESIFIKASI DAN TRACK RECORD SETIAP REKANAN.
    6. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM MENYUSUN DATA/INFORMASI HARGA SATUAN, SYARAT-SYARAT DAN DOKUMEN ADMINISTRASI KONTRAK PEKERJAAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAB SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.
    7. MENINGKATKAN KINERJA ASN MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN TUPOKSI SERTA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TEKNIS MENGINGAT ASN TELAH DIBERIKAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

     

     

     

     

     

    1. MENGAKTIFKAN TAMBAHAN PENGHASILAN DENGAN KINERJA ASN TIDAK SEBATAS PADA ABSENSI.
    2. MENYUSUN RENCANA AKSI PENINGKATAN PENDAPATAN KHUSUSNYA UNTUK BEBERAPA TAHUN KEDEPAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD TERUTAMA TERKAIT DENGAN PELUANG DAN TANTANGAN
    3. AGAR OPD MENGOPTIMALKAN PAD DENGAN MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE.
    4. MEMPERKUAT TAPD MELALUI DUKUNGAN KELEMBAGAAN (SEKRETARIAT DAN TENAGA PENDUKUNG ATAU AHLI) SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG HANDAL.
    5. MEMPERINGATKAN OPD AGAR MENGIKUTI SOP DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM MENYUSUN RKA.
    6. BPKAD DAN BAPPEDA MENINGKATKAN PEMBINAAN PADA OPD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.
    7. MENGEFEKTIFKAN MONITORING DAN PEMBINAAN SERTA MEMASTIKAN BAHWA SISTEM INFORMASI YANG TELAH DIADAKAN DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN
    8. MELAKUKAN PENELUSURAN SUMBER MASALAH ATAS PENGELUARAN YANG TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN AGAR HAL SAMA TIDAK TERULANG KEMBALI.
    9. SUSUN KEMBALI ATAU TATA ULANG SECARA MENYELURUH ASET PEMDA DENGAN MELAKUKAN AUDIT ASET DAN DILANJUTKAN DENGAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI ASET DALAM PELAKSANAAN AUDIT ASET DIMINTA MELIBATKAN DPRD.
    10. MEMPERKUAT KINERJA APIP DAN INSPEKTORAT DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS ASN PENGAWASAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT.
    11. MEMPERKUAT FUNGSI PANITIA PENERIMA BARANG ATAS KONDISI INI DPRD MEMINTA DIADAKAN PENYUSUNAN DAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN SECARA MENYELURUH
    12. DPRD MAMUJU TENGAH JUGA MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA OPD DAN INSPEKTORAT UNTUK MENJADI KOORDINATOR YANG PRO AKTIF DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK RI PERWAKILAN SULAWESI BARAT. KE DEPAN LEBIH INTENS LAGI DALAM PEMBINAAN INTERNAL KEPADA SELURUH OPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DENGAN TUJUAN SEMUANYA BISA TERKELOLA DENGAN BAIK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,
    13. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH, AGAR MEMBUAT SOP TEGAS DAN JELAS TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAN BANTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR, AGAR TIDAK MENJADI PERSOALAN DIKEMUDIAN HARI.

     

     

     

    1. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERTANIAN, UNTUK LEBIH CERMAT DALAM MEMVERIFIKASI MEMVALIDASI PROPOSAL DARI KELOMPOK TANI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PENERIMA MANFAAT DARI BANTUAN TERSEBUT BISA TEPAT SASARAN.
    2. KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DISKOMINFO AGAR SEGERA BERKOORDINASI DAN MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA MENYUSUN TERKAIT INVENTARISASI DATA-DATA TOWER SERTA LEBIH CERMAT LAGI DALAM MENGELUARKAN IMB KEPADA PENGEMBANG DAN PENYUMBANG ANGGARAN MONITORING EVALUASI DENGAN TARGET PAD.
    3. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT AGAR MEMPERHATIKAN DAN LEBIH TELITI TEMUAN-TEMUAN YANG BERSIFAT BERULANG-ULANG TIAP TAHUNNYA AGAR TIDAK ME JADI TEMUAN PADA ANGGARAN KE DEPAN.
    4. MENGINGATKAN KEPADA SKPD YANG MASIH BERPROSES DALAM TINDAK LANJUT LHP BPK RI MAMUJU TENGAH, AGAR SEGERA MENYELESAIKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN PIHAK PERUSAHAN DAN APABILA DITEMUKAN TERDAPATNYA REKANAN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, MAKA SKPD TERKAIT UNTUK BERTINDAK LEBIH TEGAS. JUGA PERLU DIPERTIMBANGKAN KAPAN PERLU MEMASUKKANNYA KE DALAM DAFTAR BLACKLIST PERUSAHAAN ATAU PERSEORANGAN YANG TIDAK PATUH TEHADAP ATURAN PERUNDANG UDANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

     

    BESAR HARAPAN KAMI, AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINDAKLANJUTI CATATAN DAN REKOMENDASI PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LHP BPK RI PERWAKILAN SULBAR TA 2022.

    DEMIKIAN LAPORAN INI DIBUAT UNTUK MENJADI BAHAN LAPORAN.

     

    Ketua Pansus

     

    FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si

     

    19Jul, 2024
    RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

    RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

    NOMOR …TAHUN…

    TENTANG

    PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

    UNTUK KEAMANAN INFORMASI

     DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MAMUJU TENGAH,

     

    Menimbang : a.    bahwa  dalam rangka melindungi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Perlu melakukan Upaya Pengamanan Infirmasi melalui penyelenggaraan Persandian ;
    b.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayah (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Bupati sesuai dengan kewenangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi ;
    c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

     
    Mengingat : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
    2.   Undang- undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tahun Lembaran Negara Nomor 5397) ;
    3.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
    4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
    5.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
    6.   Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
    7.   Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahakan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541) ;
    8.   Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054).

    MEMUTUSKAN:

     

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

     

     

     

     

     

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

     

    Pasal 1

     

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
    1.   Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
    2.   Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
    3.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Mamuju Tengah.
    4.   Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    5.   Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah.
    6.   Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan Persandian.
    7.   Persandian adalah Kegiatan di bidang Pengamaman data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
    8.   Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
    9.   Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
    10.  Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan Informasi.
    11.  Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi.
    12.  Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
    13.     Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
    14.  Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah Daerah.
    15.  Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
    16.  Pusat Operasi Pengamanan Informasi adalah pusat operasi kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.
    Pasal 2

     
    Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
    Pasal 3
    Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
    a.    Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
    b.   Meningkatkan Komitmen, efektivitas, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan, program dan kegaitan pelaskanaan Persandian untuk Pengamaman Informasi ; dan
    c.    Memberikan Pendoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar PD, dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / kota.
    Pasal 4
    Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
    a.    Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ;
    b.   Penetapan pola hubungan Komunikasi sandi antar PD dan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota;
    c.    Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ;
    d.   Pembinaan dan Pengawasan teknis ; dan
    e.    Pendanaan.
    BAB II

    PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

     

    Bagian Kesatu

    Umum

     

    Pasal 5

     
    (1)      Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
    (2)      Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
    Pasal 6

     
    (1)  Bupati bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ;
    (2)  Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

    a.    Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi ;

    b.   Pengelolaan Sumber daya Keamanan Informasi ;

    c.    Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Infromasi nonelektronik ; dan

    d.   Penyediaan layanan Keamanan Informasi.

     
    Bagian Kedua

    Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

     

    Pasal 7

    Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :

    a.    Menyusun rencana strategis pengamanan Informasi;

    b.   Menetapkan arsitektur keamanan Informasi; dan

    c.    Menetapkan aturan mengenai tata kelola kamanan Informasi.

     
    Pasal 8

    (1)  Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Dinas Kominfo.

    (2)   Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

    b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

    (3) Rencana strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

    (4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas Kominfo dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
    Pasal 9

     
    (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Bupati.

    (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    a. infrastruktur teknologi informasi,

    b. desain keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan, dan

    c. aplikasi keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan.

    (3) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN melalui Dinas Kominfo.

    (4) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

    (5) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

    Pasal 10
    (1) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan oleh Bupati.

    (2) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

    a. keamanan sumber daya teknologi informasi,

    b. keamanan akses kontrol;

    c. keamanan data dan informasi;

    d. keamanan SDM;

    e. keamanan jaringan,

    f. keamanan surat elektronik;

    g. keamanan pusat data; dan/atau

    h. keamanan komunikasi.

    (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN melalui Dinas kominfo.
    Bagian ketiga

    Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

     

    Pasal 11

    (1) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

    (2) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;

    b. pengelolaan SDM; dan

    c. manajemen pengetahuan.

     
    Pasal 12

    (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (2) Aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

     

     

     
    Pasal 13

    Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:

    a. pengembangan kompetensi;

    b. pembinaan karir;

    c. pendayagunaan, dan

    d. pemberian tunjangan.
    Pasal 14

    (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

    a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, workshop, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi SDM di bidang Keamanan Informasi;

    b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau Pemerintah Daerah; dan

    c. memenuhi jumlah waktu paling sedikit seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya

    (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

    a. pembinaan jabatan fungsional di bidang Keamanan Informasi; dan

    b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

    (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan agar seluruh SDM yang bertugas di bidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

    (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

     
    Pasal 15

    (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.

    (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

    (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

    (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.
    Bagian Keempat

    Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Non elektronik

     

    Pasal 16

    Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Kominfo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     
    Pasal 17

    Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

    a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan Informasi;

    b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dan

    c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.
    Pasal 18

    (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Kominfo melakukan: a. identifikasi; b. deteksi; c. proteksi; dan d. penanggulangan dan pemulihan.

    (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.

    (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan anal.isis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.

    (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan pelindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

    (5) PenangguIangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

     
     

    Pasal 19

    (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

    (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.

    (3) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

     
    Pasal 20

    (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BSSN.

    (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
    Pasal 21

    (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik.

    (2) Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Pasal 22

    (1) Dinas Kominfo melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.

    (2) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.

    (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Bagian kelima

    Penyedia Layanan Keamanan Informasi

     

    Pasal 23

    (1) Penyediaan layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

    (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna layanan yang terdiri atas: a. Gubernur dan Wakil Gubernur; b. PD; c. pegawai atau aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan d. pihak lainnya.
    Pasal 24

    Jenis layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

    a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;

    b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;

    c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;

    d. perlindungan Informasi melalui penyandiaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan JKS;

    e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;

    f. audit keamanan Sistem Elektronik,

    g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;

    h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik,

    i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;

    j. pengelolaan Pusat Operasi Pengamanan Informasi;

    k. penanganan insiden Keamanan Sistem   Elektronik,

    1. forensik digital;

    m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal,

    n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;

    o. konsultasi Keamanan Informasi bagi pengguna layanan; dan/atau

    p. jenis layanan Keamanan Informasi lainnya.
     

    Pasal 25

    (1) Dalam menyediakan layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kominfo melaksanakan manajemen layanan Keamanan Informasi.

    (2) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan Keamanan Informasi kepada pengguna layanan.

    (3) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan Keamanan Informasi dari pengguna layanan.

    (4) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan Keamanan Informasi.
     

    Pasal 26

    (1) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan huruf g, digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan Sistem Elektronik.

    (2) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau jika terjadi pembaharuan/perubahan/peningkatan/perbaikan pada Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

    (3)Laporan hasil kegiatan audit merupakan informasi berklasifikasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan Sistem Elektronik.

     
    Pasal 27

    (1) Pusat Operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j merupakan suatu infrastruktur terpusat untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan Informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

    (2) Pemerintah Daerah bersama Network Operation Center (NOC) setempat menyelenggarakan Pusat Operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Pusat Operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun secara terpusat dan terhubung dengan BSSN agar kegiatan berlangsung secara responsif.
    Pasal 28

    (1) Kegiatan Pengamanan Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf p merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pengamanan Informasi.

    (2) Kegiatan Pengamanan Informasi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kominfo.
    BAB III

    PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PD

     

    Pasal 29

    (1) Gubernur menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar PD. (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal Pemerintah Daerah.

    (3) JKS internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    a. JKS antar PD,

    b. JKS PD; dan

    c. JKS pimpinan Daerah.

    (4) JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh PD.

    (5) JKS PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal PD.

    (6) JKS pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur dan kepala PD.
     

    Pasal 30

     

    (1)  Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan melalui:

    a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan

    b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.

    (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:

    a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;

    b. alur informasi yang dikomunikasikan antar PD dan internal PD;

    c. teknologi informasi dan komunikasi,

    d. infrastruktur komunikasi, dan

    e. kompetensi personi 1.

    (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

    (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

    a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;

    b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;

    c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan, dan

    d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

    (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar PD oleh Bupati dalam bentuk keputusan.

    (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

    a. entitas Pengguna layanan yang terhubung dalam JKS;

    b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna layanan;

    c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan

    d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

    (6) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala BSSN.
    BAB IV

    PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

     

    Pasal 31

     

    (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.

    (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan persandian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

    a. pemantauan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil; dan

    b. pemantauan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

    (3) Dinas Kominfo menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kabupaten/Kota kepada Bupati dan Kepala BSSN.
    Pasal 32

     

    Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    BAB V

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

     

    Pasal 33

    Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD dilaksanakan oleh BSSN dan Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Pasal 34

    (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah bersama BSSN menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.

    (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
    BAB VI

    PENDANAAN

     

    Pasal 35

     

    Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada: a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

    b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    BAB VII

    KETENTUAN PENUTUP

     

    Pasal 36

    Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

     

     

     

    Ditetapkan di Tobadak

    pada tanggal…

    BUPATI MAMUJU TENGAH,

     

     

    1. ARAS TAMMAUNI

     

    Diundangkan di Tobadak

    Pada tanggal…

    SEKRETARIS DAERAH

    KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

     

     

    H.ASKARY