24Jul, 2024
Laporan Rapat Pansus LHK-BPN
image_pdfPdfimage_printPrint

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DRPD) KABUPATEN MAMUJU TENGAH TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 S.D OKTOBER 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

 DI TOBADAK

 

  1. DASAR
  2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Tahun 2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  11. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
  12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

 

 

 

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengetahui sejauh mana Pansus dalam melakukan pengkajian dan pembahasan materi muatan Pansus serta perkembangan yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan tersebut.

 

  • WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.
  1. Waktu

Pelaksaan Pembahasan pada tanggal, Senin, 26 Februari 2024

  1. Tempat

Pembahasan dilakukan di Ruang Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

  1. Mekanisme Pembahasan

Pembahasan dilakukan dalam bentuk bab per bab dan diskusi.

 

  1. ANGGOTA PANSUS
    1. FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si (    KETUA   )
    2. MARYAM (WAKIL KETUA)
    3. MAHYUDDIN, S.Ag.,M.Pd ( SEKRETARIS )
    4. ABDILLAH ADHYN ACHMAD, SPd ( ANGGOTA )
    5. HAMKA, S.Pdi                         ( ANGGOTA )
    6. RUKMAN            ( ANGGOTA )
    7. R                                     (ANGGOTA)
    8. AGUS SETIAWAN, S.Ip ( ANGGOTA )
    9. SULMI             ( ANGGOTA )
    10. NASRULLAH, M.St ( ANGGOTA )
    11. ELVIS (ANGGOTA)

 

  1. MITRA KERJA PANSUS
  2. ASISTEN II
  3. INSPEKTORAT
  4. BADAN KEUANGAN
  5. BAGIAN HUKUM
  6. BAPPEDA

 

  1. LAPORAN HASIL RAPAT

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan beberapa upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah antara lain :

 

  1. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM SETIAP PROGRAM YANG DIRENCANAKAN YAITU SEBELUMNYA DENGAN MELAKUKAN SURVEY, MONITORING TERHADAP OBJEK KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIRENCANAKAN.

 

  1. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN SEBELUMNYA, MELIPUTI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SECARA PERIODIK TERHADAP SETIAP KEGIATAN.

 

 

 

  1. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA DINAS TERKAIT DALAM HAL INI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS PENDIDIKAN, RSUD DAN DINAS PERPUSTAKAAN UNTUK MELAKUKAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

 

  1. TERHADAP KEKURANGAN VOLUME DAN KELEBIHAN BAYAR ATAS SEMUA PELAKSANAAN FISIK PEKERJAAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI UNTUK SEGERA DISELESAIKAN MELALUI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PENYEDIA (PIHAK KETIGA) MELALUI INSPEKTORAT UNTUK SEGERA DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH.

 

  1. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA UNTUK LEBIH SELEKTIF DAN OBJEKTIF TERHADAP PIHAK PENYEDIA JASA (REKANAN PIHAK KETIGA) DALAM PROSES LELANG/TENDER PEKERJAAAN DENGAN MELIHAT SPESIFIKASI DAN TRACK RECORD SETIAP REKANAN.

 

  1. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM MENYUSUN DATA/INFORMASI HARGA SATUAN, SYARAT-SYARAT DAN DOKUMEN ADMINISTRASI KONTRAK PEKERJAAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAB SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

 

  1. MENINGKATKAN KINERJA ASN MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN TUPOKSI SERTA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TEKNIS MENGINGAT ASN TELAH DIBERIKAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

 

  1. MENGAKTIFKAN TAMBAHAN PENGHASILAN DENGAN KINERJA ASN TIDAK SEBATAS PADA ABSENSI.

 

  1. MENGALOKASIKAN DANA PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KHUSUSNYA DI BIDANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL.

 

  1. MENYUSUN RENCANA AKSI PENINGKATAN PENDAPATAN KHUSUSNYA UNTUK BEBERAPA TAHUN KEDEPAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD TERUTAMA TERKAIT DENGAN PELUANG DAN TANTANGAN.

 

  1. AGAR OPD MENGOPTIMALKAN PAD DENGAN MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE.

 

  1. MEMPERKUAT TAPD MELALUI DUKUNGAN KELEMBAGAAN (SEKRETARIAT DAN TENAGA PENDUKUNG ATAU AHLI) SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG HANDAL.

 

  1. MEMPERINGATKAN OPD AGAR MENGIKUTI SOP DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM MENYUSUN RKA.

 

 

 

  1. BPKAD DAN BAPPEDA MENINGKATKAN PEMBINAAN PADA OPD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

 

  1. MENGEFEKTIFKAN MONITORING DAN PEMBINAAN SERTA MEMASTIKAN BAHWA SISTEM INFORMASI YANG TELAH DIADAKAN DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN

 

  1. MELAKUKAN PENELUSURAN SUMBER MASALAH ATAS PENGELUARAN YANG TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN AGAR HAL SAMA TIDAK TERULANG KEMBALI.

 

  1. SUSUN KEMBALI ATAU TATA ULANG SECARA MENYELURUH ASET PEMDA DENGAN MELAKUKAN AUDIT ASET DAN DILANJUTKAN DENGAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI ASET DALAM PELAKSANAAN AUDIT ASET DIMINTA MELIBATKAN DPRD.

 

  1. MEMPERKUAT KINERJA APIP DAN INSPEKTORAT DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS ASN PENGAWASAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT.

 

  1. MEMPERKUAT FUNGSI PANITIA PENERIMA BARANG ATAS KONDISI INI DPRD MEMINTA DIADAKAN PENYUSUNAN DAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN SECARA MENYELURUH DENGAN MELIBATKAN DPRD.

 

  1. DPRD MAMUJU TENGAH JUGA MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA OPD DAN INSPEKTORAT UNTUK MENJADI KOORDINATOR YANG PRO AKTIF DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK RI PERWAKILAN SULAWESI BARAT. KE DEPAN LEBIH INTENS LAGI DALAM PEMBINAAN INTERNAL KEPADA SELURUH OPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DENGAN TUJUAN SEMUANYA BISA TERKELOLA DENGAN BAIK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 

  1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH, AGAR MEMBUAT SOP TEGAS DAN JELAS TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAN BANTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR, AGAR TIDAK MENJADI PERSOALAN DIKEMUDIAN HARI.
  2. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERTANIAN, UNTUK LEBIH CERMAT DALAM MEMVERIFIKASI PROPOSAL DARI KELOMPOK TANI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PENERIMA MANFAAT DARI BANTUAN TERSEBUT BISA TEPAT SASARAN.
  3. KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DISKOMINFOSTANDI AGAR SEGERA BERKOORDINASI DAN MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA MENYUSUN TERKAIT INVENTARISASI DATA-DATA TOWER SERTA LEBIH CERMAT LAGI DALAM MENGELUARKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBG) KEPADA PENGEMBANG DAN PENYUMBANG ANGGARAN MONITORING EVALUASI DENGAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

 

 

  1. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT AGAR MEMPERHATIKAN DAN LEBIH TELITI TEMUAN-TEMUAN YANG BERSIFAT BERULANG-ULANG TIAP TAHUNNYA AGAR TIDAK ME JADI TEMUAN PADA ANGGARAN KE DEPAN.
  2. MENGINGATKAN KEPADA SKPD YANG MASIH BERPROSES DALAM TINDAK LANJUT LHP BPK RI MAMUJU TENGAH, AGAR SEGERA MENYELESAIKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN PIHAK PERUSAHAN DAN APABILA DITEMUKAN TERDAPATNYA REKANAN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, MAKA SKPD TERKAIT UNTUK BERTINDAK LEBIH TEGAS. JUGA PERLU DIPERTIMBANGKAN KAPAN PERLU MEMASUKKANNYA KE DALAM DAFTAR BLACKLIST PERUSAHAAN ATAU PERSEORANGAN YANG TIDAK PATUH TEHADAP ATURAN PERUNDANG UDANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. BESAR HARAPAN KAMI, AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINDAKLANJUTI CATATAN DAN REKOMENDASI PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LHP BPK RI PERWAKILAN SULBAR

Demikian risalah ini dibuat untuk menjadi bahan laporan.

 

 

 

KETUA PANSUS

 

 

 

FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disimpulkan bahwa Penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan dengan cepat namun tanpa sistem Pengelolaan yang memadai. Penyelesaian kasus kerugian secara cepat disebabkan adanya kebijakan dan komitmen Bupati atas pelunasan kasus kerugian, dimana Bupati menginstruksikan agar penyetoran kasus kerugian Negara/Daerah harus segera dilaksanakan oleh OPD setelah hasil pemeriksaan dari BPK/APIP telah diterima.

Sistem pengelolaan kasus kerugian Negara/Daerah yang lemah menyebabkan tidak berjalannya proses monitoring atas kasus kerugian Negara/Daerah sehingga tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah masih berisiko tidak seluruhnya bisa diselesaikan ataupun penyelesaian nya berlarut-larut. Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah, dari 15 kasus senilai Rp1.038.704.106 yang telah dilakukan pelunasan sebanyak 15 kasus senilai Rp. 1.038.704.106,-

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

      Alamat : Jl. Tammauni Pue Ballung , Tobadak 91564

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DRPD) KABUPATEN MAMUJU TENGAH TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 S.D OKTOBER 2023 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

 DI TOBADAK

 

  1. DASAR
  1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Tahun 2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  10. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
  11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

 

 

 

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengetahui sejauh mana Pansus dalam melakukan pengkajian dan pembahasan materi muatan Pansus serta perkembangan yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan tersebut.

 

  • WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.
  1. Waktu Pelaksaan Pembahasan pada tanggal, Senin, 26 Februari 2024
  2. Tempat Pembahasan dilakukan di Ruang Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
  3. Mekanisme Pembahasan

Pembahasan dilakukan dalam bentuk bab per bab dan diskusi.

 

  1. ANGGOTA PANSUS
  1. FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si (    KETUA   )
  2. MARYAM (WAKIL KETUA)
  3. MAHYUDDIN, S.Ag.,M.Pd ( SEKRETARIS )
  4. ABDILLAH ADHYN ACHMAD, SPd ( ANGGOTA )
  5. HAMKA, S.Pdi ( ANGGOTA )
  6. RUKMAN            ( ANGGOTA )
  7. R (ANGGOTA)
  8. AGUS SETIAWAN, S.Ip ( ANGGOTA )
  9. SULMI ( ANGGOTA )
  10. NASRULLAH, M.St ( ANGGOTA )
  11. ELVIS (ANGGOTA)

 

  1. MITRA KERJA PANSUS
  1. ASISTEN II
  2. INSPEKTORAT
  3. BADAN KEUANGAN
  4. BAGIAN HUKUM
  5. BAPPEDA

 

  1. LAPORAN HASIL RAPAT

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MENGAMANATKAN BAHWA HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA LEMBAGA PERWAKILAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. SELANJUTNYA, LEMBAGA PERWAKILAN MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MELAKUKAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. UNDANG-UNDANG TERSEBUT JUGA MENGATUR BAHWA DPR/DPRD DAPAT MEMINTA PENJELASAN KEPADA BPK DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN.

 

 

 

 

SETELAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN ANGGARAN 2022, DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH MENGGELAR RAPAT PARIPURNA DAN MEMBENTUK PANSUS TINDAK LANJUT LHP BPK DALAM RANGKA MEMINTA PENJELASAN TERKAIT BEBERAPA REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN BPK DALAM LHP TERSEBUT. TERUTAMA PERHATIAN DPRD PADA LHP BPK ATAS KEPATUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022-2023 PADA HALAMAN 128 PARAGRAF KE 1 S/D 3 BAHWA BPK BERPENDAPAT “BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT  PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS PEMERIKSAAN BELANJA DAERAHA TIGA TAHUN TERAKHIR DAPAT DISIMPULKAN BAHWA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH BELUM CUKUP KUAT DALAM MENYELESAIKAN REKOMENDASI BPK, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI JUMLAH TEMUAN SEBANYAK 41 TEMUAN DENGAN JUMLAH REKOMENDASI SEBANYAK 101 REKOMENDASI, YANG DITINDAK LANJUTI DENGAN STATUS TIDAK LANJUT TELAH SESUAI SEBANYAK 26 REKOMENDASI ATAU 25,74%, STATUS TINDAK LANJUT BELUM SESUI SEBANYAK 27 REKOMENDASI ATAU 26,73 %, DAN BELUM DITINDAK LANJUTI SEBANYAK 48 REKOMENDASI ATAU 47,52 %

RAPAT DIGELAR SECARA TERBUKA DISELENGGARAKAN SECARA TATAP MUKA DI RUANG PERIPURNA GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBANYAK 3 KALI DAN DIHADIRI OLEH PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DPRD. RAPAT INI JUGA DIIKUTI OLEH SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERLIBAT DALAM PANSUS DAN BEBERAPA PEJABAT PEMKAB MAMUJU TENGAH. RAPAT INI BERTUJUAN AGAR REKOMENDASI BPK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN DAN PERMASALAHAN SERUPA TIDAK BERULANG PADA PEMERIKSAAN BPK DI MASA MENDATANG.

UNTUK ITU DEMI MENCEGAH TEMUAN BERULANG, DPRD DIHARAPKAN DAPAT MEMAKSIMALKAN PERAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH. DENGAN DEMIKIAN, APBD DAPAT DIREALISASIKAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

DENGAN TERBENTUK DAN JALANNYA KINERJA PANSUS INI ADALAH SALAH SATU BUKTI UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, SALAH SATUNYA DPRD. DENGAN KOMUNIKASI YANG TERBANGUN, REKOMENDASI BPK DIHARAPKAN DAPAT LEBIH DIPAHAMI UNTUK SELANJUTNYA DITINDAKLANJUTI OLEH DPRD SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.

 

 

 

HAL INI SEJALAN DENGAN SASARAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN DALAM RENCANA STRATEGIS 2020-2024, YAITU MENINGKATNYA PEMANFAATAN REKOMENDASI, PENDAPAT, DAN PERTIMBANGAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA SERTA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DIDUKUNG TATA KELOLA ORGANISASI BERKINERJA TINGGI.

BERIKUT REKOMENDASI STRATEGIS LHP BPK TAHUN ANGGARAN 2022 OLEH DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

  1. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM SETIAP PROGRAM YANG DIRENCANAKAN YAITU SEBELUMNYA DENGAN MELAKUKAN SURVEY, MONITORING TERHADAP OBJEK KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIRENCANAKAN.
  2. MENGEVALUASI PROSES TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN SEBELUMNYA, MELIPUTI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SECARA PERIODIK TERHADAP SETIAP KEGIATAN.
  3. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA DINAS TERKAIT DALAM HAL INI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG, DINAS PENDIDIKAN, RSUD DAN DINAS PERPUSTAKAAN UNTUK MELAKUKAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.
  4. TERHADAP KEKURANGAN VOLUME DAN KELEBIHAN BAYAR ATAS SEMUA PELAKSANAAN FISIK PEKERJAAN AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI UNTUK SEGERA DISELESAIKAN MELALUI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK PENYEDIA (PIHAK KETIGA) MELALUI INSPEKTORAT UNTUK SEGERA DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH.
  5. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA UNTUK LEBIH SELEKTIF DAN OBJEKTIF TERHADAP PIHAK PENYEDIA JASA (REKANAN PIHAK KETIGA) DALAM PROSES LELANG/TENDER PEKERJAAAN DENGAN MELIHAT SPESIFIKASI DAN TRACK RECORD SETIAP REKANAN.
  6. MENGINSTRUKSIKAN KEPADA UNIT LAYANAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM MENYUSUN DATA/INFORMASI HARGA SATUAN, SYARAT-SYARAT DAN DOKUMEN ADMINISTRASI KONTRAK PEKERJAAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAB SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.
  7. MENINGKATKAN KINERJA ASN MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN TUPOKSI SERTA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TEKNIS MENGINGAT ASN TELAH DIBERIKAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

 

 

 

 

 

  1. MENGAKTIFKAN TAMBAHAN PENGHASILAN DENGAN KINERJA ASN TIDAK SEBATAS PADA ABSENSI.
  2. MENYUSUN RENCANA AKSI PENINGKATAN PENDAPATAN KHUSUSNYA UNTUK BEBERAPA TAHUN KEDEPAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAD TERUTAMA TERKAIT DENGAN PELUANG DAN TANTANGAN
  3. AGAR OPD MENGOPTIMALKAN PAD DENGAN MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ONLINE.
  4. MEMPERKUAT TAPD MELALUI DUKUNGAN KELEMBAGAAN (SEKRETARIAT DAN TENAGA PENDUKUNG ATAU AHLI) SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG HANDAL.
  5. MEMPERINGATKAN OPD AGAR MENGIKUTI SOP DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM MENYUSUN RKA.
  6. BPKAD DAN BAPPEDA MENINGKATKAN PEMBINAAN PADA OPD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.
  7. MENGEFEKTIFKAN MONITORING DAN PEMBINAAN SERTA MEMASTIKAN BAHWA SISTEM INFORMASI YANG TELAH DIADAKAN DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN
  8. MELAKUKAN PENELUSURAN SUMBER MASALAH ATAS PENGELUARAN YANG TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN AGAR HAL SAMA TIDAK TERULANG KEMBALI.
  9. SUSUN KEMBALI ATAU TATA ULANG SECARA MENYELURUH ASET PEMDA DENGAN MELAKUKAN AUDIT ASET DAN DILANJUTKAN DENGAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI ASET DALAM PELAKSANAAN AUDIT ASET DIMINTA MELIBATKAN DPRD.
  10. MEMPERKUAT KINERJA APIP DAN INSPEKTORAT DENGAN MENINGKATKAN KAPASITAS ASN PENGAWASAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT.
  11. MEMPERKUAT FUNGSI PANITIA PENERIMA BARANG ATAS KONDISI INI DPRD MEMINTA DIADAKAN PENYUSUNAN DAN PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN SECARA MENYELURUH
  12. DPRD MAMUJU TENGAH JUGA MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA OPD DAN INSPEKTORAT UNTUK MENJADI KOORDINATOR YANG PRO AKTIF DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK RI PERWAKILAN SULAWESI BARAT. KE DEPAN LEBIH INTENS LAGI DALAM PEMBINAAN INTERNAL KEPADA SELURUH OPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DENGAN TUJUAN SEMUANYA BISA TERKELOLA DENGAN BAIK SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,
  13. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH, AGAR MEMBUAT SOP TEGAS DAN JELAS TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAN BANTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR, AGAR TIDAK MENJADI PERSOALAN DIKEMUDIAN HARI.

 

 

 

  1. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERTANIAN, UNTUK LEBIH CERMAT DALAM MEMVERIFIKASI MEMVALIDASI PROPOSAL DARI KELOMPOK TANI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PENERIMA MANFAAT DARI BANTUAN TERSEBUT BISA TEPAT SASARAN.
  2. KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DISKOMINFO AGAR SEGERA BERKOORDINASI DAN MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA MENYUSUN TERKAIT INVENTARISASI DATA-DATA TOWER SERTA LEBIH CERMAT LAGI DALAM MENGELUARKAN IMB KEPADA PENGEMBANG DAN PENYUMBANG ANGGARAN MONITORING EVALUASI DENGAN TARGET PAD.
  3. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT AGAR MEMPERHATIKAN DAN LEBIH TELITI TEMUAN-TEMUAN YANG BERSIFAT BERULANG-ULANG TIAP TAHUNNYA AGAR TIDAK ME JADI TEMUAN PADA ANGGARAN KE DEPAN.
  4. MENGINGATKAN KEPADA SKPD YANG MASIH BERPROSES DALAM TINDAK LANJUT LHP BPK RI MAMUJU TENGAH, AGAR SEGERA MENYELESAIKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN PIHAK PERUSAHAN DAN APABILA DITEMUKAN TERDAPATNYA REKANAN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA, MAKA SKPD TERKAIT UNTUK BERTINDAK LEBIH TEGAS. JUGA PERLU DIPERTIMBANGKAN KAPAN PERLU MEMASUKKANNYA KE DALAM DAFTAR BLACKLIST PERUSAHAAN ATAU PERSEORANGAN YANG TIDAK PATUH TEHADAP ATURAN PERUNDANG UDANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

 

BESAR HARAPAN KAMI, AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINDAKLANJUTI CATATAN DAN REKOMENDASI PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LHP BPK RI PERWAKILAN SULBAR TA 2022.

DEMIKIAN LAPORAN INI DIBUAT UNTUK MENJADI BAHAN LAPORAN.

 

Ketua Pansus

 

FATHAHUDDIN ALGAFIQHI, SP.M.Si