• Search for:
    13Jul, 2024
    LAPORAN

    LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TENTANG APBD PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA KOMISI II DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

    I.             DASAR

    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No: 4355);
    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeliharaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4400);
    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4438);
    6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5397);
    7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Barang Milik Daerah Negara/Daerah (Lembaran Negara 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4738);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang Barang Milik Daerah Negara/Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5533);
    10. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 6322);
    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Dearah (Berita Negara Nomor: 1425);
    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 1781);
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 Nomor 2);

     

    1. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2096tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten MAmuju Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor .. Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor ..).

     

    II.            MAKSUD DAN TUJUAN

    Untuk mengetahui sejauh mana Realiasasi Anggaran yang tersedia sesuai Saldo, Selisih baik Pendapatan maupun Belanja dengan Realisasi Program dan Kegiatan yang di laksanakan setiap OPD.

    Bertujuan untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Mamuju Tengah Tahun yang telah berjalan.

     

    III.             WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.

    1. Waktu

    Pelaksaan Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat II ) Dimulai pada Tanggal 25 Juni sampai 27 Juni 2024.

    1. Tempat

    Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat II ) dilakukan di ruang Komisi II Gedung DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

    1. Mekanisme Pembahasan

    Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat II ) dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat antara Komisi dengan OPD terkait.

     

    IV.            KOMISI I DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH

    1. FATHAHUDDIN ALGAFIQHI,SP.,M.Si (    KETUA )
    2. RUKMAN (WAKIL KETUA)
    3. NASRULLAH M,ST ( SEKRETARIS )
    4. SAHRUL SUKARDI,S.Sos.,M.Si ( ANGGOTA )
    5. EKA ALI AKBAR ( ANGGOTA )
    6. ARMAN ( ANGGOTA )
    7. MITHA AHRYIANY ARIFIN, SE ( ANGGOTA )
    8. ANDI RUDI.S TAMMAUNI, SE ( ANGGOTA )

     

    V.            MITRA KERJA KOMISI II

    1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    2. BAPPEDA Kabupaten Mamuju Tengah
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamuju Tengah
    4. Dinas Perdagangang dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Tengah
    5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    6. Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Mamuju Tengah
    7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah
    8. Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah
    9. Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah
    10. Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

     

    1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Tengah
    2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah
    3. Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

     

    VI.            NOTULIS ( SEKRETARIAT DPRD MAMUJU TENGAH )

     

    MUKHSIN, S.H AMBAS, S.Pd.I

    REZAFAHRONA H, S.Sos

    SARIL ANWAR, S.Sos

     

    VII.            HASIL PEMBAHASAN KOMISI II

    Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan atau Pembicaraan Tingkat Kedua Pembahasan APBD Perhitungan Kabupaten Mamuju Tengah T.A 2023 melalui Rapat Dengar Pendapat dengan OPD yang terkait di Komisi II DPRD Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai berikut :

     

    1.      Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

    • Jumlah Pagu Anggaran/Target 3.038.515.352,-
    • Terealisasi 2,998.679.672,-
    • Silpa/Saldo Kas 39.835.680,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah cukup bagus dengan capaian realisasi 98,69 %,

     

    Catatan :

     

    • Meminta dinas terkait agar melakukan peninjauan dan kajian terhadap keberadaan Perusahaan Pabrik Sawit yang jarak antara pemukiman warga dengan Perusahaan terlalu dekat sehingga menimbulkan pencemaran udara.
    • Mendorong Dinas Terkait untuk melakukan Sosialisasi Dalam Pelayanan Publik dengan Menggunakan Sosial Media.

     

    2.      Bapedda Kabupaten Mamuju Tengah

    • Pagu Anggaran setelah Perubahan 5.623.001.083,-
    • Terealisasi 5.379.215.922,-
    • Berkurang 243.785.161,-
    • Serapan Anggaran di Tahun 2023 di BAPPEDA Kabupaten Mamuju Tengah dengan capaian Realisasi Anggaran 95,66 %

     

    Catatan Komisi II :

     

    • Bappeda diharapkan agar Pro Aktif dalam Mensosialisasikan setiap Program Pemerintah Baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana dengan menggunakan Media Sosial.

     

    3.        Bagian Pengadaan barang dan Jasa Kabupaten Mamuju Tengah

    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan 1.297.742.056,-
    • Terealisasi 1.196.202.170,-
    • Silpa/Saldo Kas 101.539.886,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 92,18 %,

     

    4.      Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Tengah

    • Target PAD 283.000.000.-
    • Terealisasi 146.500.000,-
    • Belum teralisasi 136.500.000, atau 51.77 %,

     

    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan 4.065.541.531,-
    • Terealisasi 3.525.491.879,-
    • Silpa/Saldo Kas 540.049.652,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 86,72 %,

     

    Catatan :

     

    • Mendorong Dinas Terkait agar Pro Aktif Bersosialisasi kepada Pelaku Usaha agar Pasar Baru Topoyo tetap Beroperasi, sehingga dapat menambah penghasilan PAD.
    • Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Semua Dinas Terkait Pemindahkan Terminal Sementara di Kawasan sekitar Pasar Baru Topoyo.

     

    5.      Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Mamuju Tengah

    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan 4.736.127.700 ,-
    • Terealisasi 4.599.152.240,-
    • Silpa/Saldo Kas 136.975.460,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 97.11 %, Catatan :
      • Program Fisik Perumahan yang ada pada Dinas PU seyogyanya diKerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat.
      • Moratorium Penataan Desa Untuk Memecah Desa dan Kecamatan Baru di harapkan Dinas Perumahan Rakyat Bersiap.

    6.      Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah

    • Target PAD 187.593.000,-
      • Terealisasi 148.459.000,-
      • Berkurang 39.134.000,- atau 79,14%

     

    • Jumlah Pagu Anggaran Setelah Perubahan 2.461.024.708,-
      • Terealisasi 2.272.874.157,-
      • Silpa/Saldo Kas 188.150.551,-
      • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 92,35 %

     

    7.      Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

    • Target PAD 6.592.488.250 ,-
    • Terealisasi 5.404.227.500,-
    • Berkurang 1.188.260.750,- atau 81,98 %

     

    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan Rp. 574.454.480,-
    • Terealisasi 81.856.016.889,-
    • Silva/Saldo Kas 12.718.437.591,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 86,55 %,

     

    Catatan :

     

    • Di Harapkan agar Dinas Terkait Menerapkan Sistyem Sosialisasi Digital seperti Media Sosial agar kegiatan dapat dilihat langsung oleh Masyarakat
    • Sector air bersih perlu di perhatian dan dikelolah dengan

     

    8.        Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

    • Target PAD Rp976.958.805,-
    • Terealisasi 14.924.667.125,-
    • Belum teralisasi atau berkurang 4.052.291.679,- atau 78.65 %

     

    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan Rp. 748.006.205 ,-
    • Terealisasi 104.098.409.820 ,-
    • Silpa/Saldo Kas 3.649.596.385 ,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 61 %,

     

    Catatan :

    • Terkait Belanja Publikasi Media Sebesar Rp.550.000.000 Semestinya dikelola secara transparan dan melibatkan semua media Lokal yang ada di Mamuju Tengah.
    • Timbangam Sawit dan Tambang Minerba Harusnya dikenakan Pajak agar Bisa Menambah PAD.

     

    9.        Dinas Lingkungan Hidup kab. Mamuju Tengah

    • Target PAD 120.000.000 ,-
    • Terealisasi 124.965.000 ,-
    • Bertambah 4.965.000,- atau 104,14%,
    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan 5.060.319.919 ,-
    • Terealisasi 4.556.547.127 ,-
    • Silpa/Saldo Kas 503.772.792 ,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 90,04 %,

     

    Catatan :

    • Armada alat angkut sampah masih kurang sehingga Masyarakat belum Terpasilitasi secara menyeluruh
    • Perusahaan Harus Berkontribusi dengan DLH untuk Menambah PAD
    • Pengerusakan Lingkungan agar bisa di Kontrol Seperti Limbah Perusahaan.

     

    10.    Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah

    • Jumlah Pagu Anggaran setelah perubahan 8.603.985.614,-
    • Terealisasi 7.751.533.144 ,-
    • Silpa/Saldo Kas 852.452.470 ,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 90, 09 %,

     

    11.  Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

    • Jumlah Pagu Anggaran Pokok 438.198.614 ,-
    • Terealisasi 437.247.782 ,-
    • Silpa/Saldo Kas 950.832 ,-
    • Serapan anggaran di Tahun 2023 dengan capaian realisasi 99, 78 %.

     

    VIII.            KESIMPULAN

    1. Ada beberapa belanja di OPD yang masuk dalam Daftar RKA-DPA yang tidak masuk dalam pembahasan komisi
    2. Rasionalilasasi sisa Pagu setiap OPD terhadap realisasi anggaran pada umumnya sudah mencapai 90 % dalam membelanjakannya .
    3. Masing-masing OPD yang terkait harus memperhatikan target PAD
    4. Rasionalisasi sisi pagu di setiap OPD, terhadap realisasi masih perlu dimaksimalkan karena terdapat silpa di setiap OPD yang belum habis di belanjakan
    5. Merekomendasikan semua OPD membuat Media Sosial menyampaikan ke Publik agar Masyarakat mengetahui Program dan kegiatan setiap OPD baik yang sudah terlaksana maupun yang masih sementara perjalan.

     

    IX.            PENUTUP

     

    Dalam pembahasan di Komisi II yang menjadi bagian mitra kerja komisi bersama OPD diharapkan dapat mengacu pada standar pembiayaan yang lebih rasional, transparan dan akuntable, artinya lebih ada kesesuaian dan juga tingkat kebutuhan penganggaran begitu pula dapat di topang dan dilihat langsung oleh masyarakat dengan asas manfaatnya agar tidak membuang-buang anggaran yang tidak ada mamfaatnya bagi kejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang tercinta ini..

     

    Demikian hasil laporan hasil pembahasan Komisi II untuk diteruskan ketingkat selanjutnya.

     

     

    Tobadak, 28 Juni 2024 PIMPINAN RAPAT KETUA KOMISI II

     

     

     

    FATHAHUDDIN ALGAFIQHI,SP.,M.Si

     

     

     

    13Jul, 2024
    LAPORAN

    LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TENTANG APBD PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA KOMISI I DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH

    1. DASAR
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang peimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
    8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; ( Lembaran Negara 2007, Nomor 82);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 83);
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  ( Lembaran Negara 2019, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6322);
    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Dearah (Lembaran Negara 2013, Nomor 1425);
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 2);
    14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011;
    15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor ….. Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor…).

     

    1. MAKSUD DAN TUJUAN

    Untuk mengetahui sejauh mana realiasasi anggaran yang tersedia sesuai Saldo, Selisih baik pendapatan maupun belanja dengan realisasi program dan kegiatan yang di laksanakan setiap OPD.

    Bertujuan untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Mamuju Tengah tahun yang telah berjalan.

     

    • WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.
    1. Waktu

    Pelaksanaan Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat I ) Dimulai pada Tanggal 25 s/d 27 Juni  2023.

    1. Tempat

    Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat I ) dilakukan di ruang masing – masing  komisi  Gedung DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

    1. Mekanisme Pembahasan

    Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat I ) dilakukan dalam bentuk rapat Dengar Pendapat Antara Komisi  dengan OPD terkait.

     

    1. KOMISI I DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH
      1. HASANUDDIN SAILON (    KETUA   )
      2. ELVIS                                                 (WAKIL KETUA)
      3. SUKRI                                                 ( SEKRETARIS )
      4. NURLAENI TAMMAUNI ( ANGGOTA )
      5. ALAMSYAH ARIFIN, A.Md,Kep ( ANGGOTA )
      6. ALHAPSI, S.Pd                         ( ANGGOTA )
      7. MARYAM                                     ( ANGGOTA )

     

    1. MITRA KERJA KOMISI I
    2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
    3. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
    4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
    5. INSPEKTORAT DAERAH
    6. KANTOR KESBANGPOL
    7. SEKRETARIAT DPRD MAMUJU TENGAH
    8. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)
    9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
    10. BAGIAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
    11. BAGIAN PEMERINTAHAN
    12. BAGIAN HUKUM
    13. BAGIAN ORGANISASI
    14. KECAMATAN TOPOYO
    15. KECAMATAN TOBADAK
    16. KECAMATAN BUDONG-BUDONG
    17. KECAMATAN PANGALE
    18. KECAMATAN KAROSSA

     

    1. NOTULIS ( SEKRETARIAT DPRD MAMUJU TENGAH )  

    ARI WIJAYANTI  (NOTULIS)

    • HASIL PEMBAHASAN KOMISI I

    Bahwa berdasarkan hasil pembahasan atau pembicaraan tingkat pertama Pembahasan APBD Pertanggungjawaban Kabupaten Mamuju Tengah T.A 2023 melalui rapat dengar pendapat dengan OPD yang terkait di Komisi I DPRD Lingkup Pemerintah Kabupaten  Mamuju Tengah, sebagai berikut :

     

    1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
      • Jumlah Pagu anggaran Rp. 3.877.244.252-
      • Realisasi Anggaran Rp. 3.807.049.008,-
      • Silpa Rp. 70.195.242-

    Serapan anggaran Tahun 2023 di BKPP cukup bagus dengan capaian realisasi 98,19%, terkait dengan jumlah silpa itu diantaranya adalah Penyediaan gaji PNS dan sisa belanja kegiatan yang tidak habis dibelanjakan. Kedepannya untuk BKPP agar memaksimalkan kinerja SDM agar lebih ditingkatkan lagi, terkait pengangkatan PPPK untuk Tahun 2024 sudah mulai tahapan persiapan pembukaan pendaftaran di bulan Juli 2024.

    1. INSPEKTORAT
      • Jumlah Pagu anggaran Rp. 5.311.625.824,-
      • Realisasi Rp. 5.207.259.805,-
      • SiIpa Rp. 104.366.019,-
      • Capaian realisasi 98,04%
      • Ada 3 (tiga) program kegiatan di Inspektorat dan semua capaian kegiatan berjalan dengan baik, untuk Inspektorat perlu perhatian Khusus terkait penanganan – penanganan kasus yang ada di masyarakat pada program kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal ke desa-desa. Terkhusus untuk temuan BPK yang ada di OPD, Inspektorat perlu melakukan pendampingan ke OPD untuk membantu menjawab dan menyelesaikan rekomendasi atas temuan BPK mengingat tugas Inspektorat adalah sebagai fungsi pengawasan.
      • Ada beberapa desa di akhir tahun 2023 itu ditemukan tidak memasang papan blok proyek kegiatan dan itu juga menjadi temuan.

     

    1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
      • Jumlah Pagu Anggaran Rp. 4.941.016.197-
      • Realisasi Anggaran Rp. 4.887.727.295,-
      • Capaian reaslisasi 98,92%%
      • Silpa Rp. 53.288.902,-
      • Terkait masalah pelayanan pemerintahan dianggap sudah cukup baik tetapi pelayanan ke masyarakat masih ada keluhan terkait pelayanan desa kurang memuaskan. Terkait papan proyek yang ada di beberapa desa agar Dinas PMD memberikan teguran kepada desa yang tidak memasang papan proyek karena itu bisa menjadi bahan temuan.

     

     

     

     

    1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
      • Jumlah pagu anggaran 3.019.057.740,-
      • Realisasi anggaran Rp. 986.664.876,-
      • Silpa di angka Rp. 32.392.864,-
      • Capaian Realisasi 98,93%
      • Perkembangan pelayanan di Dinas Capil sudah maksimal dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat lebih ditingkatkan lagi, terkait perekaman E-KTP masih masih ada program perekaman KTP keliling akan tetapi kurang maksimal dikarenakan alat perekaman hanya ada satu jadi penggunaan nya sangat terbatas untuk turun ke Masyarakat dan kurangnya alat print itu yang menjadi kendala pelayanan.
      • Terkait temuan BPK ditahun 2023 senilai Rp. 32.206.000 yang terdiri dari temuan BBM dan temuan pemeliharaan server, sudah ada sanggahan dari Capil tetapi masih menjadi temuan oleh BPK.

     

    1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
      • Jumlah Pagu Anggaran Rp. 6.470.660.672,-
      • Realisasi anggaran 6.462.461.495,-
      • Silpa Rp. 8.199.177,- terdiri dari belanja gaji pegawai,TPP dan sisa belanja operasional yang tidak habis dibelajakan.
      • Serapan anggaran sangat bagus dengan realisasi 99,87%, Indikator target realisasi kinerja berdasarkan renstra itu masih di anggap kurang hanya 89% salah satu faktor penghambat nya adalah kualitas SDM, minim nya anggaran yang dikelola serta minim nya jumlah pegawai yang ada di Dinas Trantib.
      • Alat Pelindung Diri (APD) hanya ada satu dan itu masih perlu ditambah lagi.
      • Kendaraan dinas roda 2 (dua) belum ada untuk kepala bidang.
      • Terkait temuan BPK harap segera dituntaskan 100% karena baru masuk 50% pengembalian temuan senilai Rp. 56.000.000,- yaitu temuan BBM.

     

    1. Bagian Pemerintahan
      • Jumlah pagu anggaran Rp. 1.265.831.547,-
      • Realisasi anggaran Rp, 1.261.234.605,-
      • Silpa Rp. 4.596.942,- sisa UP dan sudah dikembalikan ke Kasda.
      • Tidak ada masalah yang krusial di Bagian Pemerintahan, serapan anggaran cukup bagus dan capaian realiasasi 99,64% dianggap sudah cukup maksimal.
      • Penegasan batas wilayah kecamatan dan desa agar cepat diselesaikan karena ada juga batas desa yang melebihi batas kecamatan dan pemerintah harus tegas dalam hal ini agar tidak terjadi potensi konflik.

     

    1. Bagian Umum
      • Jumlah pagu anggaran Rp. 25.785.834.225,-
      • Realisasi Anggaran Rp. 25.517.663.075,-
      • Pendapatan Asli Daerah Rp. 23.000.000,-
      • Silpa 268.171.150,-
      • Capaian Realisasi 98,96 %

     

     

     

    • Di Bagian Umum tidak ada permasalahan yang krusial terkait penggunaan anggarannya di Tahun 2023, serapan anggaran dan capaian realiasasi cukup bagus, yang perlu ditingkatkan adalah Capaian target PAD nya.
    • Temuan makan minum sebanyak Rp. 225.223.530, temuan BBM Rp. 3.050.000 temuan genset Rp. 907.000dan itu sudah dikembalikan karna merupakan temuan kelebihan makan minum bukan pajak.

     

    1. Bagian Hukum
      • Jumlah pagu anggaran Rp. 553.983.232,-
      • Realisasi Anggaran Rp. 553.914.589,-
      • Silpa Rp. 68.643,- dan sudah di setor kas daerah
      • Capaian Realisasi 99,99%
      • Sasaran program di Bagian Hukum adalah meningkatnya Produk Hukum Daerah, Komisi I menyarakankan agar semua pembuatan Produk-produk hukum oleh OPD agar anggaran nya disatukan di bagian hukum. Yang menjadi catatan di Bagian Hukum adalah pengarsipan perda yang sudah di sah kan mengingat perda-perda ini sangat penting dan wajib untuk di arsipkan, Agar kiranya bisa menjadi bahan perhatian khusus karna merupakan bentuk tanggung jawab pihak eksekutif kepada daerah dan  perlu ada Kerjasama antara Bagian hukum secretariat daerah dan bagian hukum di secretariat dewan tentang pengarsipan produk-produk hukum tersebut.

     

    1. Bagian Organisasi
      • Jumlah pagu anggaran Rp. 1.550.394.616,-
      • Realisasi anggaran Rp. 1.449.839.394,-
      • Silpa Rp. 100.555.267,- (saldo kas yang tidak dibelanjakan)
      • Realisasi 93,51 %
      • Program kerja prioritas berjalan dengan baik, Realisasi capaian kinerja berdasarkan renstra mencapai 40% masih sangat rendah dan harus lebih ditingkatkan lagi, faktor pendorong sumber daya manusia yang terampil adalah salah satu penunjang agar terlaksana dan tercapai target kinerja dari 8 kegiatan di bagian ortala.
      • Temuan BPK senilai Rp. 5.000.000,- merupakan temuan Bil Hotel dan itu belum dikembalikan.

     

    1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
      • Jumlah pagu anggaran Rp. 594.999.815,-
      • Realisasi anggaran Rp. 584.615.160,-
      • Silpa Rp. 10.384.655,- (Biaya rental dan perjalanan dinas)
      • Realisasi 98,25%

     

    1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
      • Jumlah pagu anggaran Rp. 9.997.194.440,-
      • Realisasi anggaran Rp. 2.228.428.428.355-,
      • Silpa Rp. 7.768.766.085,- merupakan dana hibah yang masuk pada saat APBD perubahan dan proses pencairan dilaksanakan di awal tahun 2024.
    1. Sekretariat DPRD
      • Pagu Rp. 23.734.490.515
      • Realisasi Rp. 23.275.037.883
      • Silpa Rp. 459.452.632 Persentase Realisasi Rp. 98,06 %
    2. Di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Topoyo, Tobadak, Karossa, Pangale, dan Budong-budong tidak ada masalah yang krusial tentang anggaran di tahun 2023 dan serapan anggaran nya cukup bagus. yang menjadi catatan untuk pemerintah daerah yaitu :
      • Kecamatan Topoyo, pembangunan bangunan kantor karena merupakan bangunan lama.
      • Rehabilitasi palpon dan atap ruang aula Kecamatan Tobadak, banyak ASN yang menjadi titipan di Kantor Kecamatan Tobadak yaitu kasubag perencanaan dan kepala seksi kesra dan di anggap tidak terlalu maksimal bekerja
      • Temuan BPK di Kecamatan budong-budong sebanyak Rp. 300.000,- (pengadaan kursi) tidak ada bukti apakah sudah ditindaklanjuti oleh camat budong-budong atau belum, maka pada saat rapat Komisi I menganggap bahwa temuan itu masih ada.
      • Kecamatan Pangale dan Kantor Kecamatan Karossa karena kondisi bangunan nya sudah sangat memprihatinkan terlebih lagi karena letak kantornya berada di jalan trans Sulawesi.
      • Kecamatan dituntut maksimal dalam melakukan pelayanan ke Masyarakat akan tetapi sarana dan prasarana tidak mendukung.

     

    • KESIMPULAN

     

    1. Masih ada beberapa OPD yang tidak sinkron antara Pagu Di DPA dan pagu di rancangan penjabaran (Pagu setelah dan sebelum perubahan)
    2. Komisi I menyarankan agar temuan – temuan BPK tahun 2023 yang ada OPD agar segera ditindak lanjuti.
    3. Rasionalilasasi sisa Pagu setiap OPD terhadap realisasi masih perlu di maksimalkan ( masih terdapat silpa disetiap OPD yang di anggap belum maksimal dalam membelanjakan Anggaran).
    4. Yang harus selalu di perhatikan untuk setiap OPD adalah memaksimalkan dalam merealisasikan Anggaran dan tetap jelas Asas Manfaatnya.
    5. Untuk pengelolaan keuangan akuntan agar setiap OPD mengetahui berapa jumlah silpa dan berapa sisa pagu anggaran.

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. PENUTUP

    Dalam pembahasan  di Komisi I yang menjadi bagian mitra kerja komisi bersama OPD diharapkan dapat mengacu pada standar pembiayaan yang lebih rasional, transparan dan akuntable, artinya lebih ada kesesuaian dan juga tingkat kebutuhan penganggaran begitu pula dapat di topang dan dilihat langsung oleh masyarakat dengan asas manfaatnya.

     

    Demikian hasil laporan hasil pembahasan Komisi I untuk diteruskan ketingkat selanjutnya.

     

     

    Tobadak, 1 Juli 2024

    PIMPINAN RAPAT

    KETUA KOMISI I

     

    HASANUDIN SAILON

     

    13Jul, 2024
    LAPORAN

    LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TENTANG APBD PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KOMISI III DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022

    I. DASAR
    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeliharaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang peimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
    6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang pembentukan Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011;
    11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang penerapan standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Dearah;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 2);
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor…);
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor…).
    II. MAKSUD DAN TUJUAN
    Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara jumlah PAGU anggaran yang tersedia sesuai Saldo, Selisih baik pendapatan maupun belanja dengan realisasi program dan kegiatan yang di laksanakan setiap OPD.
    Bertujuan untuk mewujdkan Transparansi dan Akuntabilitas pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Mamuju Tengah.

    III. WAKTU TEMPAT DAN MEKANISME PEMBAHASAN.
    1. Waktu
    Pelaksaan Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat I ) Dimulai pada Tanggal, 13 sampai dengan 15 September 2021
    2. Tempat
    Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat I ) dilakukan di ruang komisi III Gedung DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
    3. Mekanisme Pembahasan
    Pembahasan ( Pembicaraan Tingkat I ) dilakukan dalam bentuk rapat Dengar Pendapat Antara Komisi III dengan OPD terkait.

    IV. KOMISI III DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH

    1. HAMKA, S.PdI (KETUA)
    2. I GUSTI AYU INGGRIT WB, SH (WAKIL KETUA)
    3. SULMI (SEKERTARIS)
    4. HJ. NIRMALASARI ARAS, SH (ANGGOTA)
    5. H. MARSUDI (ANGGOTA)
    6. MARIAM (ANGGOTA
    7. ABDILLAH ADHYN ACHAMD, S.Pd (ANGGOTA)

    V. MITRA KERJA KOMISI III
    1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
    2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
    3. RSUD SATELIT TOBADAK
    4. DINAS KESEHATAN BERSAMA PUSKESMAS
    5. DINAS SOSIAL
    6. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
    7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
    8. DINAS PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN
    9. BAGIAN KESRA SETDA KAB.MAMUJU TENGAH
    10. DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
    11. DINAS PERSANDIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    VI. NOTULIS ( SEKRETARIAT DPRD MAMUJU TENGAH )
    SIRAJUDDIN, SH

    Bismillahi Rahmani Rahim
    Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
    Yang kami hormati rekan – rekan anggota DPRD
    Yang kami hormati Bupati Mamuju Tengah
    Yang kami hormati para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Rekan – rekan pers dan staf Sekretariat DPRD kabupaten Mamuju Tengah
    Assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh
    Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bekumpul di tempat ini guna utuk mengikuti rapat Gabungan Komisi Penyelarasan Hasil Pembhasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang telah kita bahas bersama-sama pada tanggal 13 sampai dengan 15 September 2021 di masing-masing Komisi dan OPD

    VII. HASIL PEMBAHASAN
    Hadirin sekalian yang kami hormati
    Melalui kesemptan ini, kami sampaikan bahwa :
    1. Dinas Perpustakaan dokumentasi dan Kearsipan, Memiliki Anggaran Sebelum Perubahan
    Rp. 2.001.374.779 Setelah Perubahan Rp.1.688.332.408 Dan Adapun Pengurangan Anggaran Sebelum dan sesudah Perubahan Sebesar Rp. (313.042.371).
    Terkait dengan perpustakaan dan kearsipan,
    perlu kami sampaikan bahwa harus ada perhatian dari dinas terkait Mengenai tentang Kearsipan di daerah kita, untuk memudahkan menemukan Arsip perlu adanya Aplikasi sehingga Arsip Perda-perda kita dan Perbup itu mudah pencariannya apa bila ada aplikasi tersebut,
    Dan untuk perpustakaan yang ada didesa-desa, itu harus ada perhatian dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas tersebut, karna tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan kunjungan ke desa-desa untuk melihat kondisi dan perkembangan perpustakaan tersebut, jangan sampai Anggarannya ada, namun programnya tidak berjalan.
    2. Dinas transmigrasi, Memiliki Anggaran Belanja Oprasional sebelum perubahan Rp.2.526.860.442,00 dan Anggaran setelah perubahan, Rp.2.254.052.455,00 dan Adapun Pengurangan Anggaran sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp.(272.807.987,00)
    Terkait dengan Program penambahan ada dua kegiatan dari Anggaran 115.000.000,. dibagi menjadi dua yaitu:
    1. Program PJU 10 unit dengan Anggaran Sebesar Rp. 107.000.000.,
    2. Pembiayaan gaji tender sebesar Rp. 8.000.000,.
    Adapun Anggaran makan minum dan snack yang terlalu tinggi, sehingga ada penyusuaian, Anggaran tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa mengingat Anggaran daerah kita yang belum maksimal sehingga harus kita melihat program apa saja yang lebih prioritas yang harus di programkan dan lebih bermanfaat.

    3. Dinas pariwisata dan olah raga, Anggaran Belanja Oprasional Sebelum perubahan sebesar
    Rp. 3.789.772.287,00 dan Anggaran sesudah perubahan Sebesar Rp. 4.023.305.320,00 dan adapun tambahan sebesar Rp. 233.533.033,00
    Terkait dengan kegiatan dinas pariwisata pada saat hari jadi mateng, perlu memunculkan tanda-tanda yang bisa dilihat bahwa hari ini adalah hari jadi mateng, untuk hari jadi mateng kedepannya kita perlu Mendatangakan ustaz atau ustazah agar mendapatkan pencerahan, untuk kita semu, dan tetap mematuhi protocol kesehatan.
    Mengenai tengtang pemasukan listrik di batu redeh, harus ada komunikasi yang baik bersama pemerintah desa dan warga setempat, sehingga memudahkan untuk melakukan penambahan daya Tarik listrik.

    4. Dinas Kesehatan, Memiliki Anggaran Belanja Oprasional Sebelum perubahan Sebesar
    Rp. 69.039.393.433,00 dan Anggaran Setelah perubahan Rp. 80.226.9125.872 dan adapun penambahan sesudah dan setelah perubahan sebesar Rp. 11.187.522.439,00
    mengenai tentang BPJS yang sudah tidak ditanggung oleh pemerintah provinsi, itu akan menjadi PR buat kita semua, untuk mencarikan solusi sehingga daerah bisa menganggarkannya, kasian masyarakat kita apabila sampai sekarang BPJS mereka belum aktif, karna ini adalah masalah kita semua.
    dan mengenai tentang program yang akan dilaksanakan harus prioritas, karna kita ketahui bersama bahwa Anggaran daerah kita itu sangat minim, Dan terkait mengenai tengtang vaksin jangan dijadikan untuk sebagai persyaratan melengkapi berkas.

    5. Dinas pendidikan dan kebudayaan, Memiliki Anggaran Belanja Oprasional Sebelum perubahan
    Rp. 99.700.864.032 dan setelah perubahan sebesar Rp. 107.384.325.014,00 Anggaran sesudah dan sebelum perubahan Bertambah sebesar Rp. 7.683.460.982,00
    Terkait dengan Sertifikasi, ini sudah menjadi permasalahan selama ini, mohon agar kiranya dari dinas harus di selesaikan sesuai dengan aturan tersebut, Terkait dengan kepala sekolah di Kab. Mamuju Tengah, perlu dilakukan perumusan kebijakan dan Evaluasi kepala sekolah yang tidak evektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
    Untuk dinas pendidikan, Anggarkan program yang sangat penting untuk menunjang peningkatan sekolah dan pendidikan kita kedepan, jangan menganggarkan program apabila kegiatan tersebut tidak terlalu prioritas dan tidak bermanfaat.
    Di masa pandemi Covid 19, kebijakan dan program Dinas Pendidikan Kab.Mamuju Tengah dalam hal proses belajar mengajar disetiap sekolah secara Daring dianggap belum maksimal dan yang perlu dilakukan, pendalaman dan pengkajian khusus terkait rencana proses belajar mengajar secara tatap muka. Adapun masalah yang terjadi harus di selesaikan secara bersama, jangan sampai masalah ini disampaikan lewat di sosial media.

    6. Mengenai pelayanan Kesehatan di RSUD satelit tobadak, masih terdapat beberapa keluhan dan masukan masyarakat terkait fasilitas Kesehatan.
    7. ada beberapa OPD terdapat yang Realisasi Anggarannya belum sesuai target awal perencanaan.
    8. Untuk semua OPD agar kedepannya dalam proyeksi belanja daerah harus lebih berkualitas yang dimana Realisasi Anggaran memperjelas Uotput Realisasi dan Asas manfaatnya.
    9. Mengenai Terkait dengan target PAD disetiap OPD, masih terdapat beberapa OPD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan alasan kondisi pandemic covid 19, karena itu, ditekankan bahwa agar lebih maksimal dan melakukan pendalaman
    10. Mengenai pelayanan Kesehatan di RSUD satelit tobadak, masih terdapat beberapa keluhan dan masukan masyarakat terkait fasilitas Kesehatan.

    11. Terkait dengan kepala sekolah di Kab. Mamuju Tengah, perlu dilakukan perumusan kebijakan dan Evaluasi kepala sekolah yang tidak evektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
    12. Mengenai Realisasi Anggaran masih terdapat beberapa OPD yang realisasi Anggarannya belum bisa berjalan dengan maksimal, di karenakan Recofusing Anggaran yang dimana menjadi keputusan pemerintah pusat, dan terdapat beberapa program prioritas OPD yang tidak dapat dijalankan.

    Hadirin sekalian yang kami hormati,
    VIII. Sebagai bahan penutup:
    Dalam pembahasan di komisi III yang menjadi bagian mitra komisi bersama OPD diharapakan dapat mengacu pada standar pembiayaan yang lebih rasional, transparan dan akuntable, artinya lebih ada kesesuaian dan juga tingkat kebutuhan penganggaran begitu pula ia dapat di topang dan dilihat langsung oleh masyarakat.
    Begitu pula dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan baik dari jumlah penganggaran, ketepatan sasaran, asas manfaat dan juga ketahanannya.

    Tobadak, 08 Juli 2022
    PIMPINAN RAPAT
    KETUA KOMISI III

     

    HAMKA, S.PdI